Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Foto: Arief/nr

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin memberikan tanggapan kritis terhadap permintaan tambahan anggaran sebesar Rp5,83 triliun yang diajukan oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Diketahui, program ini diperuntukan untuk peningkatan produksi padi dan jagung. Walakin, dirinya berpandangan perubahan anggaran di penghujung tahun ini sangat berisiko.

Sebab, menurutnya, permintaan tambahan anggaran tersebut membutuhkan klarifikasi lebih lanjut. Ia menyoroti aspek-aspek tertentu dari rencana penggunaan anggaran tersebut, terutama terkait dengan penyediaan bibit, Alat dan Mesin Pertanian (alsintan), penyediaan pestisida, optimalisasi lahan rawa, dan insentif untuk petugas di lapangan.

“Sangat penting bagi kami memahami secara rinci bagaimana setiap rupiah dari tambahan anggaran tersebut akan digunakan dan sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan produksi pertanian,” ujar Andi Akmal Pasluddin dalam keterangan rilis yang diterima Parlementaria pada Senin (13/11/2023).

Transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang besar menjadi penting. Sehingga, program yang direncanakan berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran tersebut. Pasluddin menilai bahwa adanya klarifikasi yang lebih mendalam akan memudahkan DPR dalam memberikan dukungan atau saran perbaikan terhadap rencana penggunaan anggaran Kementan.

Selain itu, Politisi Fraksi PKS itu mengajak Komisi IV DPR RI untuk secara teliti mengevaluasi realisasi anggaran Kementan hingga saat ini, yang mencapai 63,77 persen dari total pagu anggaran. Ia berpendapat bahwa evaluasi tersebut perlu dilakukan agar dapat memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan sejauh ini telah dijalankan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Sebagai langkah lanjutan, Ia mengusulkan, agar anggota Komisi IV DPR RI semakin teliti membahas lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban penggunaan anggaran Kementan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan keberlanjutan kegiatan tersebut. Ia berharap agar pendetailan lebih lanjut dari Kementan dapat segera diperoleh untuk memudahkan proses evaluasi dan pembahasan di tingkat Komisi IV DPR RI.

“Dalam menghadapi tantangan pangan dan pertanian, kita harus bekerja bersama-sama untuk mencari solusi terbaik. Kita semua akan secara teliti mengevaluasi realisasi anggaran Kementan hingga saat ini. Evaluasi ini diperlukan agar sesuai dengan tujuan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tutup Legislator dapil Sulawesi Selatan II itu. (gal/rdn)